Pojok Dekan

Memagari Pendakwah

Setelah isu sertifikasi ulama reda, kini muncul rencana penyusunan pedoman ceramah di tempat ibadah oleh Kementerian Agama RI. Sebagaimana dijelaskan menteri agama, ada empat hal yang melatarbelakangi rencana ini. Keempat hal tersebut...

Arsip
Pojok Pembantu Dekan

Biografi KH. Hasan Maolani

K.H. HASAN MAOLANI (1779-1874). Masyarakat setempat menyebutnya “eyang Manado,” karena di akhir hidupnya diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara oleh pemerintah Hindia Belanda. Hasan Maolani lahir di Lengkong, Garawangi,...

Arsip
Aktivitas Dosen

Ilim Abdul Halim; Iman Sebagai Modal Dialog dengan...

Majalaya, sebuah kawasan dari Kabupaten Bandung yang dikatakan sebagai kota Dolar pada tahun 1960-an, tumbuh dengan ekonomi yang luar biasa karena pertumbuhan pabrik-pabrik tenun di  sana. Kain sarung yang menjadi penanda kehidupan...

Arsip

Memagari Pendakwah
Update: Rabu, 3-MEI-2017

Setelah isu sertifikasi ulama reda, kini muncul rencana penyusunan pedoman ceramah di tempat ibadah oleh Kementerian Agama RI. Sebagaimana dijelaskan menteri agama, ada empat hal yang melatarbelakangi rencana ini. Keempat hal tersebut dikatakannya merupakan keluhan dan masukan dari masyarakat. Pertama, materi ceramah cenderung membesar-besarkan persoalan furuiyyah yang tidak prinsipil sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di antara umat beragama. Kedua, materi ceramah menyalah-nyalahkan umat agama lain. Ketiga, materi ceramah keagamaan yang sudah memasuki wilayah politik praktis. Keempat, keluhan terkait materi ceramah yang menyalah-nyalahkan ideologi Negara. (Portal Kemenag R.I.).

Jika tidak disertai penjelasan proporsional, rencana ini boleh jadi terkesan mencurigai para pendakwah dari kalangan Islam mengingat jumlah mereka yang terbanyak, dan pastinya menimbulkan beberapa pertanyaan. Misalnya, berapa banyak masyarakat yang dianggap tidak puas dengan materi ceramah selama ini? Siapa dan berapa banyak pendakwah/penceramah yang selama ini menyampaikan materi-materi yang tidak memberikan kepuasan bai pendengarnya? Tentunya sulit dijawab dengan pasti karena harus diakui bahwa pemerintah tidak memiliki rincian detail (database) tentang jumlah dan kriteria pendakwah di Indonesia. Sebab, di Indonesia tidak diterapkan sertifikasi bagi para pendakwah sehingga siapapun bisa menjalankan tugas tersebut.

Upaya untuk membuat semacam pagar-pagar bagi pendakwah sesungguhnya diupayakan pula oleh Kemenag melalui penyusunan draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB). Meskipun draft ini intinya mengatur hubungan antar umat beragama, tetapi secara tidak langsung juga mengatur tentang pagar-pagar tersebut.

 

Menuju Agenda Besar

Pertanyaan besarnya, apa sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah dengan rencana di atas? Rencana penyusunan pedoman ini tidak terlepas dengan serentetan fenomena-fenomena kekerasan atau intoleransi atas nama agama yang—secara langsung ataupun tidak—diinspirasikan lewat media-media dakwah. Dari sini, penyusunan pedoman ceramah diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi fenomena kekerasan tersebut di atas. Dengan demikian, ceramah agama tidak lagi diwarnai dengan aroma-aroma kebencian dan anti perbedaan.

Nampaknya, pemerintah punya agenda besar di balik rencana itu, yaitu bagaimana ceramah-ceramah di tempat ibadah mengusung visi dan misi sama yang mengusung semangat pemihakan terhadap keberagaman sesui dengan kondisi real sosio-religio Indonesia, dan mengusung  semangat kesantunan dan kedamaian sesuai nilai luhur yang dianut negara kita. Di sini dan untuk inilah pemerintah ingin memperlihatkan wujudnya di tengah-tengah kita yang menjadi penceramah dan atau sebagai audiensnya.

Sebenarnya, pemerintah ingin merujuk lebih jauh kepada Keputusan Bersama Menteri Agamadan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979 tentang Tatacara PelaksanaanPenyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada LembagaKeagamaan di Indonesia. Pada Bab III Pasal 3 dan Pasal 4 disebutkan bahwa penyiaran agama dilakukan dengansemangat kerukunan tenggang rasa, saling menghargai dan salingmenghormati antara sesama umat beragama serta dilandaskan kepadapenghormatan atas hak kemerdekaan seseorang untuk menganutdan melakukan agamanya. Perlu ada rumusan lebih praktis dari keputusan bersama itu menjadi pedoman-pedoman berceramah.

Harus diakui bahwa selama ini terkesan ceramah-ceramah di tempat ibadah, baik yang dilakukan kalangan muslim maupun nonmuslim, tidak berangkat dari rumusan bersama yang menjadi visi dan misi bersama pula. Mungkin inilah sebabnya kenapa klaim kebenaran (truth claim), banyak mewarnai dalam materi-materi ceramah. Memang, setiap kitab suci agama memiliki rambu-rambu berdakwah. Contoh, Islam mengenal rambu-rambu berupa bil-hikmah (bijak), al-mauizhatil-hasanah (nasehat kebaikan), dan jadilhum billati hiya ahsan (debat dengan metode terbaik). Rambu-rambu tersebut harus dirumuskan bersama dan ditaati bersama demi mewujudkan keharmonisan.

            Perlu dipertimbangkan pula, sejatinya pedoman yang akan disusun tidak mengarah pada pemasungan para penceramah untuk melakukan amar makruf dan nahi munkar, apalagi dengan menarik-narik para penceramah untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Pedoman ini sejatinya pula disusun sebatas pagar-pagar atau ramba-rambu, tanpa ikut campur dalam pembatasan-pembatasan materi pembahasan.

 

Garansi Efektivitas

            Apapun nantinya hasil rumusan Pedoman Ceramah di Tempat Ibadah yang konon katanya akan dirumuskan oleh pemuka lintas agama, yang perlu digaransi adalah sejauhmana pedoman tersebut akan efektif? Lembaga mana yang akan mengawasinya? Ini perlu dipertanyakan karena negara kita tidak memberlakukan sertifikasi bagi penceramah sehingga pengawasannya sulit dilakukan. Sebagai perbandingan, di Singapura Majelis Ugama Islam (MUIS) memiliki peranan penting dalam pengawasan ini. Sertifikat (tauliah) seorang penceramah—atas rekomendasinya—bisa dicabut jika ia melanggar rambu-rambu yang telah dirumuskan. Demikian pula di Malaysia,  Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) mengeluarkan sertifikat (tauliah)bagi siapa saja yang boleh berceramah.

            Selama ini, di Indonesia ada lembaga negara yang dibentuk sampai ke daerah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Lembaga inilah yang selama ini mengawasi para Penyuluh Agama Islam (PAI), baik yang PNS maupun honorer. Persoalannya, para penceramah yang tidak masuk ke dalam kelompok PAI jelas jumlahnya jauh lebih banyak. Dengan demikian, perumusan Pedoman Ceramah sejatinya diikuti dengan pembentukan lembaga-lembaga yang menggaransi pedoman tersebut dipedomani atau dijalankan dengan efektif. Tanpa langkah tersebut, usaha besar ini dikhawatirkan hanya sebatas agenda pemerintah yang tak bermakna. Namun, kita berharap pemerintah bertindak komprehensif dalam mewujudkan agenda besar ini. Semoga.*** (Pernah dimuat di H.U. Pikiran Rakyat, 31 Maret 2017)