Pojok Dekan

RAMADHAN DAN LIVING QUR’AN

GAIRAH membaca Alquran di bulan Ramadhan ini meningkat seiring dengan berbagai keutamaannya yang digembor-gemborkan para penceramah.Tidak ada bacaan paling sering dibaca di bulan suci ini yang melebihi Alquran. Bantuan teknologi...

Arsip
Pojok Pembantu Dekan

Biografi KH. Hasan Maolani

K.H. HASAN MAOLANI (1779-1874). Masyarakat setempat menyebutnya “eyang Manado,” karena di akhir hidupnya diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara oleh pemerintah Hindia Belanda. Hasan Maolani lahir di Lengkong, Garawangi,...

Arsip
Aktivitas Dosen

HARMONI KEBINEKAAN

Apabila bangsa ini tidak mampu mengelola kebhinnekaan dan membiarkan makin melebarnya keadilan sosial ekonomi, bukan tidak mungkin negara bernama Indonesia akan bubar di 2030. Sumbu ledaknya ada pada isu Suku, Agama, Ras dan Antar...

Arsip

HARMONI KEBINEKAAN
Update: Kamis, 24-MEI-2018

Apabila bangsa ini tidak mampu mengelola kebhinnekaan dan membiarkan makin melebarnya keadilan sosial ekonomi, bukan tidak mungkin negara bernama Indonesia akan bubar di 2030. Sumbu ledaknya ada pada isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) yang kerap digoreng habis untuk kepentingan jangka pendek, memenuhi syahwat politik kekuasaan. Padahal luka dari perpecahan akibat SARA itu lama, mudah kambuh dan bahkan menjalar. 

 

SARA itu identitas alamiah, yang mana manusia menerimanya begitu saja sebagai anugerah. Bilapun Tuhan mau, dengan kemahakuasaan-Nya, semesta raya beserta isinya ini akan sama. Tapi yang mengisi alam ini adalah makhluk, salah satunya manusia. Tercipta berpasangan, suku bangsa dan ras yang berbeda. Berbagai ciptaan-Nya yang lain pun beragam, indah dan sangat kaya warna. Keragaman penciptaan menjadi bukti keesaan pencipta-Nya. Tidaklah mungkin, dalam keragaman tercipta harmoni, bilamana Sang Pencipta berbilang jumlahnya.

 

Begitulah filosof dan teolog menyusun argumentasinya. Keragaman adalah cara Tuhan untuk membuat ketertarikan, saling mengenal, bekerjasama, membantu dalam kebaikan dan menciptakan peradaban yang memuliakan kemanusiaan dan mengagungkan nilai-nilai ketuhanan. Secara alamiah, kerjasama terjadi karena ada kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Saling melengkapi dan memastikan tujuan bersama terealisasi dengan dasar kesepakatan dan sikap saling menghormati. Perintah bermusyawarah, berniaga, menikah dan berbagai perintah yang bersifat sosial lainnya dari Tuhan menggambarkan bahwa hidup mengasingkan diri adalah kesiasiaan, bermasyarakat dan membentuk peradaban adalah tujuan kehidupan. Setiap manusia lahir tidak bisa memilih untuk menjadi suku dan agama apa. Lahir bersama ayah, ibu dan garis keturunannya. 

 

Kualitas manusia bagi Tuhan yang Maha Adil terletak pada seberapa hebat usaha memperjuangkan ketauhidan, kebaikan dan kemanfaatan sebagai ekspresi ketaatan. Bagi bangsa ini, keragaman merupakan fakta sosiologis dan antropologis. Dari Bumi Serambi Makah hingga Papua, bahasa, budaya, agama dan adat istidat penuh warna. Jamrud katulistiwa kebudayaan anugerah Tuhan. Sarana belajar tentang kehidupan dan bagaimana manusia mengekpresikan kehidupan. Keragaman SARA merupakan kesadaran historis ideologis para pendiri bangsa ini. Sejak awal imaji kebangsaan dirumuskan, satu bangsa, bahasa dan tanah air telah ditetapkan sebagai kesadaran bersama anak bangsa. Bahkan Majalah Suara Muhammadiyah, telah menggunakan kata “Indonesia” sejak tahun 1925, sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928. Semangat mengikat keragaman itu kemudian teraktual dalam dasar negara Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sejatinya Bhinneka Tunggal Ika merupakan ikat komitmen kebangsaan, bahwa keragamaan SARA merupakan kekayaan, bukan alat dan alasan untuk bercerai-berai. Ide persatuan yang sarat makna, khas Indonesia. 

 

Wacana Berkeadilan Dari perspektif analisis wacana, perlu diwaspadai adanya kecenderungan mengembangkan tafsir kebhinnekaan secara tendensius, bahkan cenderung dibalik-balik. Hendaknya wacana tentang kebhinnekaan dirumuskan secara adil. Artinya, harus memenuhi asas keseimbangan. Mayoritas ya mayoritas, jangan minoritas ingin menguasai mayoritas. Tentu saja, jika terkait dengan proses dan hajatan politik yang sekarang sedang berlangsung, apapun hasilnya harus dihormati dengan lapang dada. Lihatlah kinerjanya, bukan latarbelakang SARA nya. Proporsional juga artinya bahwa koridor dan berbagai aturan/proses yang telah disepakati bersama menjadi aturan main yang harus dihormati apapun hasilnya. 

 

Pada seluruh tahapannya, hendaknya proses kontestasi politik seperti pemilihan kepala daerah atau presiden dan anggota parlemen, dibingkai oleh politik yang baik dan santun. Politik santun akan tercapai bila mampu memenuhi beberapa hal: pemilih bersikap cerdas dan mempelajari rekam jejak calon, belajar menghormati perbedaan, tidak terlibat penyebaran berita hoax, memilih karena program/ideologi, tegas menolak politik uang, dan selalu proaktif melakukan kampanye damai dan cerdas—terutama di media sosial. 

 

Wacana kebhinnekaan juga harus memenuhi rasa keadilan sosial-ekonomi. Sejatinya antara wacana kebhinnekaan dan praktik keadilan harus selaras dan seimbang di dalam kehidupan. Kini kesenjangan sosial ekonomi semakin lebar. Sumber daya alam dan ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Kasarnya, siapa yang memiliki uang dan kekayaan, maka dialah yang berpeluang besar untuk berkuasa atas kekayaan dan anugerah yang melimpah dan terhampar luas di bumi Indonesia. Kekuasaan ekonomi telah memasuki politik, para investor bermain dengan para calon kepala daerah, menjadikan tumbuhnya oligarkhi. Proporsional juga bermakna bahwa wacana kebhinnekaan harus diletakkan secara utuh. 

 

Jika menengok sejarah, umat Islamlah pemilik saham terbesar dari berdirinya bangsa ini. sejarah mencatat bahwa perdebatan terjadi sangat alot di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat. Perdebatan yang sangat sengit demi tercapainya sebuah negara yang bernama Indonesia yang berdaulat, tetapi tidak kering dari kasih Tuhan yang terserap di dalam dasar-dasar negara nantinya. Sebagian besar pembicara pada masa persidangan BPUPK (29 Mei-1 Juni) memandang bahwa Ketuhanan sebagai fundamen yang penting bagi negara Indonesia. Pernyataan yang sangat bersejarah ini dikemukakan oleh tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh lainnya ketika itu: Muhammad Yamin, Wiranatakoesoema, Soerio, Soesanto Tirtoprodjo, Dasaad, KH. Agoes Salim, Abdoelrachim Pratalykrama, Abdoel Kadir, KH. Sanoesi, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Soekarno, juga Bung Hatta dan Soepomo. 

 

Satu di antara poin penting dari pidato yang disampaikan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo berkaitan dengan perdebatan dasar negara di atas adalah bahwa agama adalah pangkal persatuan, Islam membangun pemerintahan yang adil dan menegakkan keadilan, berdasar kerakyatan dan musyawarah serta kebebasan memeluk agama. Islam tidak bertentangan bahkan sangat sesuai dengan kebangsaan Indonesia. Apabila dilihat dari berbagai perspektif, tentu saja tidak perlu ada kesan memojokkan umat Islam atasnama kebhinnekaan dan tidak perlu juga menghalangi siapapun jika ingin maju sebagai kepala daerah hanya karena persoalan SARA. Semuanya diberi kesempatan yang sama dan menahan diri, tidak harus ‘menggoreng SARA’ sebagai cara untuk berkuasa. Jikapun dalam kajian hermeneutika ada konsep kesewenang-wenangan penafsir, bukan berarti kebhinnekaan itu ditafsirkan secara bebas tanpa batas dan ugal-ugalan. Media dan produsen wacana hendaknya ikut mendorong harmoni kebhinnekaan. Bingkailah semua itu dengan semangat membaca utuh sejarah, nilai awal yang telah diletakkan para pendiri bangsa, Pancasila dan ikhtiar menjaga kerukunan bangsa. Wallaahu’alam.

 

Catatan 

Tulisan ini telah dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat edisi 27 Maret 2018